Indonesia memegang presidency G20 menerima sejumah tamu negara yang datang untuk menghadiri KTT G20 di Bali.

Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 yang sudah dimulai sejak tanggal 10 November 2022 tersebut indonesia punya ekspektasi yang tinggi memajukan ekonomi dan mempererat hubungan diplomatik melalui sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota G20 yang datang di indonesia. 

Berbagai Negara yang datang adalah anggota organisasi dari Eropa, Amerika, Asia dan Afrika berdasarkan Undangan pemerintah Indonesia sebagai pemegang mandat Presidensi G20 tahun ini.

Indonesia memegang  Presidensi G20 karena  salah satu anggota  sebagaimana ditetapkan pada KTT Riyadh 2020, Indonesia memegang presidency G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021).

Thema Presidency KTT G20 di Indonesia adalah: “Sembuh Bersama, Sembuh Lebih Kuat” dari  tema tersebut, menunjukkan Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Presidensi KTT G20 Indonesia 2022 juga memperkuat lingkungan kemitraan untuk Mendorong produktivitas.

Meningkatkan ketahanan dan stabilitas Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif serta  kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.

Agenda prioritas adalah  jalur keuangan dalam Presidensi G20 di Indonesia 2022 untuk Membahas bagaimana KTT G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

Membahas resiko iklim dan resiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makro ekonomi dan stabilitas keuangan

Memanfaat bagi indonesia  untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif  bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas. Selain itu membahas perpajakan internasional, implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS),

Manfaat bagi Indonesia Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis dan merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.

Presidensi dimanfaatkan untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

Agenda pembahasan pada KTT G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia dan menjadi kesempatan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari regional, kepemimpinan indonesia  memperkuat diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, Karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.

Hal ini berdampak dimana Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dilihat sebagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, isu pelanggaran HAM baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan ( Finance Track ) dan Jalur Sherpa ( Sherpa Track ). Sherpa diambil dari aplikasi untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit ).

Pendirian G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Di Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Peran Nyata G20 Penanganan Krisis Keuangan Global 2008. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah mengubah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai bank pembangunan utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang keuangan.

Kebijakan Pajak G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.

Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19

 Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berkeringat rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (Deklarasi Riyadh), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.

Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di tahun 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Konferensi tingkat tinggi  KTT yang dimulai tanggal 10-17 November 2022, dilakukan saat situasi politik Internasional tidak stabil, krisis pangan dan energi akibat dari perang Rusia vs ukraina hingga 4 provinsi di Ukraina gelar referendum keluar dan bergabung dengan federasi Rusia.Hasil referendum yang dilakukan di 4 provinsi di ukraina hampir 90 % tidak mengakui dan ada yang menolak. 

Hal berakibat ketegangan kedua blok baik Timur maupun Blok Barat dan geopolitik dunia tidak stabil atau tidak bersahabat antara Rusia dan Negara Eropa dan Amerika Serikat, perang dingin kedua blok terus dilancarkan untuk mempengaruhi forum KTT G20 di Bali. 

Selain itu  Amerika Serikat  terus memainkan pengaruhnya  di Asia Pasifik dengan mendorong KTT Amerika Serikat dan 14 negara pasifik  serta memperkuat Aliansi militer antara amerika serikat inggris dan Australia untuk menghalau  Rusia dan China di asia pasifik.

Sementara China 20 tahun terakhir memperkuat pengaruhnya di Asia tenggara maupun Pasifik dengan pembangunan infrastruktur dan  mengeluarkan anggaran besar kasih pinjam kepada negara berkembang di pasifik, Afrika termasuk indonesia.

Dalam tahun 2022 Presiden Indonesia (Jokowi) dalam lawatannya ke Eropa dan kunjungan ke Rusia ketemu dengan Presiden Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral dan memperkuat hubungan bilateral sekaligus teken kerja sama dalam bidang energi gasa dan batu bara di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada pertengahan bulan oktober 2022 Militer Indonesia dan Rusia mengusir Perusahan Minyak milik Jerman dan Inggris dari perairan aceh.

Dari peta politik luar negeri Indonesia terlihat masih memainkan politik dua kaki baik amerika serikat  sekutunya di eropa maupun blok Rusia dan  China.

Secara ekonomi maupun Militer Indonesia masih tergantung pada kedua blok tetapi yang terlihat 4 tahun terakhir secara ekonomi JOKOWI berat dengan China sedangkan diplomasi militer masih terikat dengan Amerika Serikat. Hal itu terlihat jelas saat Indonesia ingin membeli pesawat tempur dari Rusia namun Amerika mengancam akan memberikan sanksi sehingga dihentikan.

Presiden Joko Widodo periode kedua merancang pembangunan infrastruktur dengan pinjaman uang dari china maupun uni eropa melalui IMF mencapai 700 ribu triliun.

Pertengahan bulan oktober 4 negara Kapitalis menghapus utang luar negeri sebesar 5 triliun dengan jaminan perusahaan dari 4 negara tersebut berinvestasi di indonesia.

Presiden Jokowi setelah membangun infrastruktur di Papua lebih khusus dan pada umumnya di indonesia atas nama pembangunan dan kesejahteraan rakyat namun sesungguhnya hanya membuka akses untuk kepentingan Investasi.

Setelah membangun infrastruktur mendorong undang-undang cipta kerja Omnibus Men Law sebagai produk hukum untuk kepentingan ekonomi dan investasi oligarki kapital dan imperialisme global.

Setelah berhasil mengesahkan undang-undang Omnibus Men Law, walaupun rakyat Indonesia menolak sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Undang-undang Omnibus Men Law mengesahkan sebagai produk hukum investasi dan eksplorasi SDA di Indonesia pada umumnya lebih khusus di Papua. Dengan disahkannya Undang undang terbuat maka semua tanah, hutan dan kekayaan alam sepenuhnya menjadi milik negara.

Hal ini terlihat dimana Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 Rhoma menerima Presidensi G20 dan menghindari  KOP ke 26 di Skotlandia Inggris menjanjikan peluang Investasi di indonesia dan menyepakati kerjasama sejumlah perusahaan asing.

Berdasarkan undang-undang Omnibus Men Law Investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua  bisa berjalan namun bertolak belakang dengan Undang undang Otonomi Khusus tahun 2001. Dimana otonomi khusus jilid II pertama itu memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah gubernur, DPR dan MRP di Papua sehingga bertolak belakang dengan Undang undang Omnibus Men Law sehingga pemerintah Indonesia Melalui DPRI tanpa mendengar aspirasi rakyat Papua telah mengesahkan UU OTSUS Jilit II.

Setelah menghapus semua kewenangan pemerintah memaksakan pemekaran daerah otonomi DOB Pada 3 Provinsi yang ditolak Rakyat Papua melalui Petisi Rakyat Papua RRP.

Tujuan pemekaran dipaksakan tentunya mempermudah investasi dan eksplorasi SDA sekaligus membagun infrastruktur militer melalui 3 Provinsi baru untuk mempermudah dan mengamankan perusahaan Nasional maupun multi internasional yang berinvestasi di Papua sekaligus mendatangkan tenaga produktif dipekerjakan di sejumlah perusahaan natinya.

Pemaksaan otonomi khusus jilid II pemekaran 3 Provinsi hanya untuk memuluskan kepentingan Investasi oligarki Imperialisme Global di West Papua. 

Maka  konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Bali akan membuka pintu seluas-luasnya bagi kapital dan oligarki Imperialisme Global untuk berinvestasi di indonesia melalui perusahaan-perusahaan asing untuk membangun infrastruktur industrialisasi sektor ekonomi Indonesia seperti Smelter di Gresik jawa tengah.

Agar hasil eksploitasi sumber daya alam di Papua bisa dikelola dalam pulau jawa melalui perusahaan industri yang sedang  dibagun di indonesia.

KTT G20 membuka peluang investasi dan eksploitasi SDA di Papua akan berdampak pada ancaman terhadap hutan, lingkungan perampasan tanah adat, pelanggaran HAM, diskriminasi, marginalisasi, genosida, ekosida dan etnosida secara sistematis masif dan terstruktur terhadap Rakyat West  Papua.  Dari peta politik sampai dengan agenda dalam KTT G20 di bali, keuntungan bagi indonesia tetapi ancaman bagi rakyat Papua lebih khusus lagi adalah masyarakat adat yang tanahnya akan dirampas secara paksa demi kepentingan eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Maka Kami Aliansi Mahasiswa Papua bersama Rakyat West Papua sorong sampai merauke  menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Kami tolak dengan tegas KTT G20 di Bali-Indonesia.
2. Negara-negara G20 harus dorong indonesia untuk tarik militer organik dan non organik dari tanah air papua barat. 

3.Menolak dengan tegas manuver politik penjajah pemerintah Indonesia yang dimainkan oleh orang orang Papua yang mengatasnamakan aksi hari ini di internasional. 

4. Segerah Investigasi pembunuhan terhadap toko politik papua Alm. Tn-Filep Karma. 
5. Panglima TNI segerah mengadili pelaku mutilasi 4 warga sipil di pengadilan negeri. 
6. Segerah Cabut surat izin  perusahan-perusahan asing di Papua Barat. 
7. Tolak OTSUS dan DOB yang dipaksakan oleh Kelompok Oligarki jakarta ke Papua Barat. 
8. Presiden KTT G20 segerah dorong kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat di West Papua.
9. Negara-Negara G20, segerah selesaikan Konflik Perang Indonesia vs West Papua di West Papua. Jangan hanya Fokus untuk Mendamaikan Perang di Ukraina.
10. PBB segera berikan hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat sebagai solusi damai dan demokratis.

Demikian pernyataan sikap  kami.

Port Numbay, 16 November 2022 |  | Pukul ………. Waktu West Papua.

                  KORLAP UMUM

                    —————————-

                   (Tn. Gerson Pigai)

                   WAKIL KORLAP

                     —————————-

1. Tn. Alfa Hisage.
2. Tn. Namun Yalle.
3. Tn. Kamus Asso

Tembusan:

———————

1. BEM UNCEN
2. BEM USTJ
3. ……….
4. ………